Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

81 Tahun Indonesia Merdeka, 9 KK di Desa Manikin TTU Masih Hidup Tanpa Listrik, PMKRI Desak Pemda dan PLN Bertindak

Penulis : D . O 


81 Tahun Indonesia Merdeka, 9 KK di Desa Manikin TTU Masih Hidup Tanpa Listrik, PMKRI Desak Pemda dan PLN Bertindak. Pahtimor.com


KEFAMENANU, PAHTIMOR.COM – Keadaan yang sangat kontras, di tengah usia kemerdekaan Indonesia yang telah mencapai 81 tahun, sembilan kepala keluarga (KK) di Desa Manikin, Kecamatan Noemuti Timur, Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU), Nusa Tenggara Timur (NTT), hingga November 2026 belum menikmati akses listrik dari PLN.

Kondisi tersebut mendapat sorotan dari Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) Cabang Kefamenanu melalui Presidium Gerakan Kemasyarakatan (GERMAS).

Presidium GERMAS PMKRI Cabang Kefamenanu, Yohanes Niko Seran Sakan, menilai belum terpenuhinya akses listrik bagi sembilan keluarga tersebut menunjukkan masih adanya persoalan pemerataan pelayanan dasar di wilayah Kabupaten TTU.

Sorotan itu disampaikan setelah Yohanes bersama salah satu anggota PMKRI yang merupakan warga setempat melakukan kunjungan langsung ke Desa Manikin pada Selasa, 10 November 2026.

Dalam kunjungan tersebut, mereka menemui salah satu warga bernama Yovita Iku Tao. Berdasarkan keterangan warga, jaringan kabel listrik utama belum menjangkau permukiman mereka. Jarak jaringan terdekat diperkirakan sekitar 600 meter dari lokasi tempat tinggal warga.

Persoalan akses listrik ini, menurut keterangan warga, telah berulang kali disampaikan kepada pihak PLN. Namun, warga mengaku mendapat penjelasan bahwa biaya pengadaan kabel jaringan cukup tinggi dan pembiayaannya diarahkan melalui Dana Desa.

Warga kemudian membawa persoalan tersebut dalam Musyawarah Desa (Musdes). Namun, hingga kini belum ada alokasi anggaran untuk kebutuhan tersebut.

Di sisi lain, pendamping desa disebut berpendapat bahwa perluasan jaringan kabel listrik semestinya dapat diperjuangkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), bukan sepenuhnya dibebankan kepada Dana Desa.

Perbedaan penjelasan tersebut memperlihatkan belum jelasnya koordinasi dan pembagian tanggung jawab antara pihak-pihak terkait.

Warga juga mengungkapkan bahwa saat kegiatan reses anggota DPRD, persoalan tersebut pernah disampaikan. Namun, hingga saat ini belum ada penyelesaian yang dirasakan masyarakat.

Bahkan, menurut keterangan warga, petugas PLN yang melakukan pemasangan jaringan di kantor Camat Noemuti Timur pada 2025 pernah menjanjikan bahwa perluasan jaringan ke permukiman mereka akan dilakukan pada Januari 2026. Akan tetapi, hingga November 2026, janji tersebut belum terealisasi.

Ketiadaan listrik berdampak langsung terhadap kehidupan sehari-hari warga.

Untuk mengisi daya telepon genggam maupun laptop, warga harus menumpang ke rumah tetangga yang telah memiliki listrik. Kondisi tersebut tidak hanya menyulitkan aktivitas, tetapi juga menimbulkan rasa malu dan ketidaknyamanan bagi masyarakat.

Ketika menggelar acara keluarga maupun menghadapi peristiwa kematian, warga terpaksa menyewa genset agar memperoleh penerangan.

Bahkan, menurut keterangan warga, salah satu anggota keluarga yang meninggal dunia pernah harus disemayamkan sementara di rumah tetangga karena rumah keluarganya tidak memiliki penerangan yang memadai.

Kondisi lebih sulit dialami warga ketika menjalankan aktivitas rumah tangga pada malam hari.

Yovita mengungkapkan bahwa dirinya harus menyalakan kayu api secara manual untuk memasak setelah pulang dari kebun sekitar pukul 22.00 WITA. Situasi semakin menyulitkan ketika hujan turun dan kayu bakar dalam keadaan basah.

Bagi warga, persoalan listrik bukan sekadar urusan infrastruktur, melainkan menyangkut kenyamanan hidup, martabat manusia, dan kesetaraan dalam memperoleh pelayanan publik.

Yohanes Niko Seran Sakan menegaskan bahwa pemerintah daerah dan PLN tidak seharusnya saling melempar tanggung jawab atas belum terpenuhinya kebutuhan listrik masyarakat.

Ia merujuk pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan. Dalam Pasal 4 ayat (3), pemerintah dan pemerintah daerah memiliki tanggung jawab menyediakan dana untuk pembangunan sarana penyediaan tenaga listrik bagi masyarakat yang belum terjangkau, termasuk wilayah perdesaan dan daerah terpencil.

Sementara itu, Pasal 28 mengatur kewajiban pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik untuk melayani konsumen dan masyarakat sesuai ketentuan yang berlaku.

GERMAS juga mempertanyakan dasar kebijakan apabila biaya perluasan jaringan listrik menuju sembilan rumah warga sepenuhnya dibebankan kepada Dana Desa.

Yohanes turut menyinggung Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 16 Tahun 2025 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2026. Menurutnya, kebutuhan energi alternatif dapat menjadi bagian dari kewenangan desa, tetapi tidak berarti seluruh biaya perluasan jaringan distribusi PLN secara otomatis harus dibebankan kepada Dana Desa.

Di sisi lain, GERMAS mengungkapkan bahwa berdasarkan pemberitaan pada Agustus 2026, PLN ULP Kefamenanu telah melakukan pemetaan dan perencanaan jaringan listrik untuk sekitar 20 dusun yang belum teraliri listrik di Kabupaten TTU.

Program Lisdes juga disebut telah dilaksanakan di Dusun Tainmetan, Desa Ainiut, Kecamatan Insana.

Karena itu, PMKRI meminta PLN memberikan penjelasan apakah Desa Manikin telah masuk dalam perencanaan program elektrifikasi tersebut.


Dalam penelusuran lapangan, Yohanes juga mendatangi rumah Kepala Desa Manikin untuk meminta keterangan. Namun, kepala desa tidak berada di tempat sehingga belum memberikan tanggapan.

Selanjutnya, Yohanes mendatangi pos jaga PLN di wilayah Kecamatan Noemuti Timur, tepatnya di Desa Haekto.

Berdasarkan keterangan salah satu petugas jaga yang ditemui, anggaran untuk pemasangan jaringan listrik disebut telah tersedia. Namun, pihak vendor belum memulai pekerjaan di lapangan.

Petugas tersebut, menurut Yohanes, menyampaikan komitmen untuk menindaklanjuti pemasangan jaringan listrik dalam waktu dekat.

Meski demikian, informasi mengenai ketersediaan anggaran tersebut masih memerlukan penjelasan resmi dari pihak PLN.

GERMAS mempertanyakan mengapa pekerjaan belum dimulai apabila anggaran telah tersedia. Mereka juga meminta kejelasan mengenai identitas vendor, status kontrak pekerjaan, serta penyebab keterlambatan realisasi janji pemasangan jaringan yang sebelumnya ditargetkan pada Januari 2026.

Selain itu, PMKRI meminta penjelasan mengapa warga diarahkan menggunakan Dana Desa apabila anggaran pemasangan jaringan listrik disebut telah tersedia.

Yohanes menilai persoalan tersebut membutuhkan evaluasi menyeluruh, mulai dari perencanaan, pengawasan, hingga pertanggungjawaban pelaksanaan program elektrifikasi.

Ia juga menyampaikan bahwa Yovita mengungkapkan kekecewaannya terhadap Bupati TTU. Warga membandingkan perhatian pemerintah melalui bantuan saat ada keluarga yang meninggal dunia dengan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat yang masih hidup, termasuk akses listrik.

Yovita berharap PMKRI dapat memfasilitasi pertemuan dengan Bupati TTU agar persoalan yang dialami sembilan keluarga tersebut mendapat perhatian dan penyelesaian.

Sementara itu, Ketua Presidium PMKRI Cabang Kefamenanu, Gregorius Konanin, turut menyampaikan keprihatinan atas kondisi tersebut.

Menurutnya, listrik merupakan kebutuhan dasar yang berpengaruh terhadap aktivitas ekonomi, pendidikan, dan kehidupan sosial masyarakat. Karena itu, ketimpangan akses listrik di wilayah perdesaan harus menjadi perhatian serius pemerintah dan pihak penyedia layanan.

PMKRI mendesak PLN ULP Kefamenanu dan Pemerintah Kabupaten TTU segera melakukan pemeriksaan serta evaluasi jaringan listrik di Desa Manikin. Mereka juga meminta adanya percepatan perluasan jaringan disertai jadwal pengerjaan yang jelas dan dapat diketahui masyarakat.


Melalui Presidium GERMAS, PMKRI Cabang Kefamenanu menyampaikan enam tuntutan kepada pihak terkait.

Pertama, Pemerintah Kabupaten TTU diminta memastikan sembilan KK di Desa Manikin segera memperoleh akses listrik.

Kedua, PLN diminta memberikan klarifikasi tertulis mengenai ketersediaan anggaran, perencanaan, vendor pelaksana, serta jadwal pemasangan jaringan listrik.

Ketiga, PLN diminta menjelaskan apakah perluasan jaringan sekitar 600 meter menuju permukiman warga telah masuk dalam program Lisdes atau perencanaan lainnya.

Keempat, pemerintah daerah, PLN, dan pemerintah desa diminta menyelesaikan persoalan pembagian tanggung jawab pembiayaan agar masyarakat tidak terus menjadi korban ketidakjelasan kebijakan.

Kelima, DPRD TTU diminta menjalankan fungsi pengawasan dan menindaklanjuti aspirasi warga yang sebelumnya telah disampaikan melalui kegiatan reses.

Keenam, dilakukan evaluasi terhadap keterlambatan pekerjaan apabila anggaran telah tersedia dan vendor pelaksana telah ditetapkan.

Bagi PMKRI, keberhasilan elektrifikasi tidak cukup hanya diukur melalui angka rasio elektrifikasi, tetapi harus dipastikan bahwa setiap rumah tangga benar-benar memperoleh akses penerangan.

Sebab, 81 tahun Indonesia merdeka seharusnya menjadi momentum untuk memastikan bahwa seluruh masyarakat mendapatkan pelayanan dasar secara adil.

Negara tidak boleh hanya hadir dalam angka dan laporan pembangunan, tetapi harus benar-benar dirasakan masyarakat, termasuk sembilan keluarga di Desa Manikin yang hingga kini masih menanti terang.
Pahtimor.com
Pahtimor.com Salam Literasi. Perkenalkan saya Frederikus Suni. Saya pernah bekerja sebagai Public Relation/PR sekaligus Copywriter di Universitas Dian Nusantara (Undira), Tanjung Duren, Jakarta Barat. Saya juga pernah terlibat dalam proyek pendistribusian berita dari Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) ke provinsi Nusa Tenggara Timur bersama salah satu Dosen dari Universitas Bina Nusantara/Binus dan Universitas Atma Jaya. Tulisan saya juga sering dipublikasikan ulang di Kompas.com. Saat ini berprofesi sebagai Mahasiswa Ilmu Komunikasi di Universitas Siber Asia (Unsia), selain sebagai Karyawan Swasta di salah satu Sekolah Luar Biasa Jakarta Barat. Instagram @suni_fredy

Posting Komentar untuk "81 Tahun Indonesia Merdeka, 9 KK di Desa Manikin TTU Masih Hidup Tanpa Listrik, PMKRI Desak Pemda dan PLN Bertindak"