Krisis BBM di TTU: Suara Perbatasan, Seremoni Penindakan, dan Pertanyaan untuk Mafia Gelap

Penulis: Klaudius Yofandi Boik

Krisis BBM di TTU: Suara Perbatasan, Seremoni Penindakan, dan Pertanyaan untuk Mafia Gelap. Foto: VictoryNews/Pahtimor.com

KEFAMENANU, PAHTIMOR.com - Kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM), khususnya jenis Pertalite yang mencekik warga Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU) dalam empat hari terakhir, kembali mempertontonkan carut-marut distribusi energi di beranda depan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Persoalan ini bukan sekadar riak kecil, melainkan “lagu lama” berulang yang terus menorehkan derita bagi masyarakat kecil di perbatasan.

Di tengah jeritan rakyat yang kesulitan mendapatkan bahan bakar untuk aktivitas harian, sebuah ironi besar terjadi. 

Satgas Pamtas RI-RDTL berulang kali sukses menggagalkan upaya penyelundupan BBM ilegal melintasi garis batas negara menuju Timor Leste. 

Baca Juga : Sisi Unik dari Gereja Katolik St. Antonius Padua Sasi, Kefamenanu di Perbatasan Indonesia dan Timor Leste

Namun, di balik keberhasilan pengamanan tersebut, menyisakan sebuah tanda tanya besar yang menuntut transparansi: Mengapa rantai penegakan hukum selalu berhenti pada penyitaan barang bukti semata? Di mana para aktor intelektual dan jaringan mafia besar yang mengendalikan bisnis kotor ini?

Mandeknya pengusutan hingga menyentuh level otak intelektual memicu spekulasi liar di tengah publik perbatasan. 

Jangan sampai operasi-operasi penindakan ini hanya menjadi sekadar seremoni seremonial belaka cantik di laporan, namun mandul di akar masalah.

Menyikapi situasi yang meresahkan ini, Ikatan Mahasiswa Pemuda Pelajar Naibenu (IMAPEN) Kefamenanu melayangkan desakan keras kepada Satgas Pamtas RI-RDTL Sektor Barat dan Polres TTU. 

Aparat penegak hukum dituntut untuk tidak tinggal diam, segera bersinergi, membongkar sindikat mafia BBM sampai ke akar-akarnya, serta menindak tegas oknum-oknum yang bermain di atas penderitaan rakyat TTU.

Sebagai Suara Anak Timor, kami akan terus berdiri di garis depan untuk mengawal persoalan ini secara tuntas demi tegaknya keadilan sosial bagi seluruh masyarakat di bumi Tipesan.