Hari Pahlawan: Rakyat sedang Menunggu Janji Bonum Commune

Oleh: Ronny Manas | Pahtimor.com

Hari Pahlawan adalah kesempatan untuk bercermin: apakah negara yang hari ini kita hidupi masih berjalan di atas cita-cita yang dahulu diperjuangkan dengan darah dan air mata? Apakah kemerdekaan benar-benar telah menghadirkan kesejahteraan, keadilan, dan martabat bagi seluruh rakyat?

Pahtimor.com

TANGERANG, PAHTIMOR.com - Ketika polemik administratif, penyadapan, dan kepentingan politik menggeser esensi negara sebagai penjaga Bonum Commune

Hari Pahlawan semestinya bukan sekadar seremoni tahunan untuk mengenang mereka yang telah gugur memperjuangkan kemerdekaan. 

Lebih dari itu, Hari Pahlawan adalah kesempatan untuk bercermin: apakah negara yang hari ini kita hidupi masih berjalan di atas cita-cita yang dahulu diperjuangkan dengan darah dan air mata? Apakah kemerdekaan benar-benar telah menghadirkan kesejahteraan, keadilan, dan martabat bagi seluruh rakyat?

Pertanyaan ini menjadi semakin relevan ketika ruang publik kita justru dipenuhi polemik yang seolah tidak berkesudahan. Perdebatan mengenai keaslian ijazah Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, yang kemudian berkembang ke berbagai persoalan teknis, administratif, bahkan isu penyadapan, memperlihatkan betapa besar energi bangsa tersedot ke dalam pusaran konflik yang semakin jauh dari kebutuhan mendasar masyarakat.

Tentu, keaslian dokumen pejabat publik bukan persoalan yang boleh dianggap sepele. Transparansi, akuntabilitas, dan kepastian hukum adalah prinsip penting dalam negara demokrasi. Setiap warga negara memiliki hak untuk bertanya, mengkritik, bahkan menggugat apabila memiliki dasar yang dapat dipertanggungjawabkan. Namun, hak untuk mempertanyakan sesuatu juga harus berjalan bersama tanggung jawab untuk menghormati fakta, bukti, dan proses hukum.

Persoalannya muncul ketika dokumen ijazah telah ditunjukkan dan diperiksa melalui proses yang relevan, tetapi perdebatan justru terus bergeser kepada variabel-variabel lain yang semakin tidak substantif. 

Satu persoalan belum selesai, muncul persoalan baru. Satu penjelasan diberikan, lahir lagi kecurigaan berikutnya. Bahkan, isu penyadapan dan berbagai narasi lain ikut menyeret perhatian publik ke dalam lingkaran polemik yang semakin rumit.

Di titik inilah kita patut bertanya; Apakah yang sedang diperjuangkan sesungguhnya adalah kebenaran, ataukah ada kepentingan subjektif dan politis yang sedang mencari pembenaran melalui panggung persoalan hukum dan administrasi?

Jangan sampai kebenaran hanya menjadi nama yang dipinjam untuk membungkus kepentingan. Jangan pula ilmu pengetahuan, prosedur hukum, dan kebebasan berpendapat dijadikan instrumen untuk melegitimasi prasangka yang sejak awal telah dibangun oleh kepentingan tertentu.

View this post on Instagram

A post shared by pahtimor.com (@pahtimor)

 1. Negara Bukan Sekadar Pengelola Administrasi

Ada persoalan yang jauh lebih mendasar dari sekadar ijazah seorang mantan presiden. Persoalan itu adalah bagaimana negara memahami dan menjalankan eksistensinya.

Dalam tradisi pemikiran politik dan sosial Katolik, dikenal konsep Bonum Commune, atau kesejahteraan umum. 

Konsep ini mengingatkan bahwa negara dan seluruh institusi publik tidak hadir untuk melayani kepentingan pribadi, kelompok, maupun elite politik tertentu. Negara ada untuk menjamin kondisi sosial yang memungkinkan setiap orang dan seluruh masyarakat berkembang secara manusiawi, bermartabat, dan sejahtera.

Dengan demikian, ukuran keberhasilan negara bukanlah seberapa sibuk aparatnya mengurus polemik administratif, seberapa keras para elite mempertahankan argumentasi politiknya, atau seberapa ramai ruang publik dipenuhi perdebatan tentang masa lalu seorang tokoh.

Ukuran keberhasilan negara adalah sejauh mana rakyat memperoleh pendidikan yang layak, pelayanan kesehatan yang manusiawi, pekerjaan yang bermartabat, harga kebutuhan pokok yang terjangkau, hukum yang adil, serta perlindungan dari berbagai bentuk ketidakadilan.

Sementara itu, masih banyak persoalan nyata yang membutuhkan perhatian serius. Masyarakat berhadapan dengan tekanan ekonomi, ketimpangan sosial, keterbatasan lapangan pekerjaan, persoalan pendidikan, korupsi, kerusakan lingkungan, dan ketidakpastian masa depan. 

Di tengah berbagai persoalan itu, publik justru disuguhi pertarungan narasi yang seolah lebih penting daripada nasib rakyat sendiri.

Lantas, di manakah negara ketika rakyat membutuhkan kehadirannya?

Jangan sampai negara terlihat begitu cekatan mengurus persoalan administratif dan konflik politik, tetapi kehilangan ketajamannya ketika harus menyelesaikan persoalan kesejahteraan rakyat. Jangan sampai perhatian terhadap prosedur justru mengalahkan perhatian terhadap manusia yang seharusnya menjadi tujuan dari seluruh prosedur itu sendiri.

2. Atas Nama Rakyat, Tetapi Rakyat yang Mana?

Hal lain yang patut dikritisi adalah kebiasaan menjadikan rakyat sebagai legitimasi bagi hampir setiap pertarungan politik. 

Kata rakyat selalu diucapkan, kepentingan rakyat selalu dikedepankan, dan perjuangan atas nama rakyat selalu diposterkan. Namun, apakah rakyat benar-benar menjadi tujuan akhir dari semua kegaduhan tersebut?

Ketika para pihak sibuk mempertahankan posisi dan argumentasinya, siapa yang sungguh-sungguh memperjuangkan petani yang hasil panennya tidak sebanding dengan biaya produksi? Siapa yang menyuarakan pekerja yang kesulitan memenuhi kebutuhan keluarganya? Siapa yang berdiri bersama anak-anak yang akses pendidikannya masih terbatas? Siapa yang sungguh-sungguh memperjuangkan masyarakat kecil yang setiap hari harus berhadapan dengan mahalnya biaya hidup?

Atas nama rakyat, tetapi rakyat justru sering tidak mendapatkan tempat dalam agenda pertarungan politik.

Inilah ironi demokrasi yang perlu kita renungkan. Demokrasi tidak boleh berhenti pada kebebasan berbicara, kebebasan menggugat, dan kebebasan mempertontonkan perbedaan. Demokrasi harus menghasilkan sesuatu yang konkret bagi kehidupan masyarakat. Jika tidak, demokrasi berisiko menjadi panggung yang ramai oleh suara para pemainnya, tetapi sunyi dari kepentingan penontonnya.

3. Pahlawan Tidak Berjuang untuk Mewariskan Kegaduhan

Para pahlawan dahulu tidak mempertaruhkan hidupnya agar generasi setelah mereka mewarisi bangsa yang sibuk mempertentangkan kepentingan politik personal. Mereka berjuang agar kemerdekaan menjadi jalan menuju kehidupan yang lebih adil, lebih manusiawi, dan lebih bermartabat.

Karena itu, memperingati Hari Pahlawan seharusnya membuat kita berani mengoreksi arah perjalanan bangsa. Kita perlu mengembalikan politik kepada tujuan luhurnya: pelayanan kepada manusia dan kesejahteraan bersama.

Mengkritik kekuasaan adalah bagian dari demokrasi. Menguji keabsahan dokumen pejabat publik juga merupakan hak warga negara. Namun, kritik harus memiliki integritas, dan perjuangan mencari kebenaran harus memiliki batas moral. Jangan sampai kepentingan politik menyamar sebagai perjuangan ilmiah, prasangka menyamar sebagai kebenaran, dan kebisingan diperlakukan seolah-olah merupakan bukti keberanian moral.

Demikian pula, negara harus mampu membedakan mana persoalan yang harus diselesaikan melalui mekanisme hukum dan mana persoalan mendesak yang menuntut kehadiran nyata pemerintah. Keduanya tidak perlu dipertentangkan, tetapi jangan sampai satu polemik menyandera perhatian terhadap tanggung jawab yang jauh lebih besar.

4. Mengembalikan Negara kepada Rakyat

Pada akhirnya, Hari Pahlawan bukan hanya tentang bagaimana kita mengenang orang-orang yang telah gugur, melainkan juga tentang bagaimana kita meneruskan cita-cita perjuangan mereka.

Kita membutuhkan negara yang tidak mudah terseret ke dalam pusaran kepentingan politik sempit. Kita membutuhkan penegakan hukum yang objektif, bukan hukum yang diperlakukan sebagai alat untuk memuaskan kepentingan kelompok. Kita membutuhkan pemimpin yang mampu membedakan kegaduhan politik dari jeritan kebutuhan rakyat.

Sebab, negara bukan didirikan untuk mengurus ego para penguasa, bukan pula untuk menjadi arena pembuktian siapa yang paling benar dalam pertarungan politik personal. Negara didirikan untuk melindungi, melayani, dan menghadirkan kesejahteraan bagi seluruh rakyatnya.

Maka, pada Hari Pahlawan ini, barangkali pertanyaan yang jauh lebih penting untuk kita ajukan bukan lagi siapa yang paling benar dalam polemik ijazah, siapa yang paling keras menyuarakan kecurigaan, atau siapa yang paling lihai membangun opini.

Melainkan: Sudah sejauh mana negara menghadirkan keadilan dan kesejahteraan bagi rakyat yang dahulu diperjuangkan oleh para pahlawan?

Jangan sampai kita begitu sibuk memperdebatkan selembar ijazah, tetapi lupa membaca lembar demi lembar penderitaan rakyat. Jangan sampai kita begitu bersemangat membongkar masa lalu seorang tokoh, tetapi kehilangan keberanian untuk membenahi masa depan bangsa.

Sebab, pahlawan tidak mewariskan kemerdekaan agar kita sibuk merawat kegaduhan. Mereka mewariskan kemerdekaan agar kita berani membangun kehidupan bersama yang lebih baik.

Negara yang besar bukan negara yang paling gaduh mempertahankan kepentingan politiknya, melainkan negara yang paling sungguh-sungguh menghadirkan kesejahteraan bagi rakyatnya.

Itulah makna sejati perjuangan. Itulah esensi Bonum Commune. Dan itulah penghormatan paling bermartabat kepada para pahlawan.

Relevansi peringatan hari Pahlawan untuk masyarakat yang berada di 5 kabupaten pulau Timor, kurang lebih seperti di bawah ini:

Pahlawan hari ini bukan yang pegang senjata, tapi mama penenun yang tetap menenun, guru honorer di perbatasan yang tetap mengajar, dan mahasiswa Timor yang tetap menulis walau sinyal hilang.

R_Manas

Ronny Manas, kontributor Pahtimor.com